BELAJAR DARI RASULULLAH SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM: JANGAN JADIKAN MASYARAKAT YANG TERTINGGAL SEBAGAI MASALAH

Pemimpin Tidak Cukup Membuat Kebijakan, tetapi Harus Memastikan Tidak Ada Warga yang Tertinggal

CIREBON 7 Oktober 2026 Sebuah kisah tentang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Mu’adz bin Jabal memberikan pelajaran penting tentang kepemimpinan: pemimpin tidak boleh memberatkan masyarakat yang berada di belakangnya.

Ketika Mu’adz bin Jabal memanjangkan bacaan salat, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan teguran karena di belakang seorang imam terdapat orang yang lemah, orang tua, dan mereka yang memiliki kebutuhan.

Pesan tersebut sangat sederhana, tetapi memiliki makna kepemimpinan yang sangat dalam: orang yang berada di posisi memimpin harus memahami kondisi orang-orang yang dipimpinnya.

Prinsip itu seharusnya tidak berhenti pada ruang ibadah. Dalam kehidupan pemerintahan, pesan tersebut relevan ketika pemerintah menyusun kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebab masyarakat tidak pernah berada dalam kondisi yang seragam.

Ada yang sehat dan sakit. Ada yang muda dan lanjut usia. Ada yang memiliki kemampuan ekonomi kuat dan ada yang hidup dalam kemiskinan. Ada yang mudah memperoleh informasi dan ada yang menghadapi hambatan komunikasi. Ada pula masyarakat difabel yang dalam banyak situasi masih menghadapi hambatan fisik, informasi, komunikasi, sosial, dan ekonomi.

Pertanyaannya kemudian: apakah pemerintah benar-benar merancang sistem pelayanan dengan mempertimbangkan keberagaman tersebut?

Jangan sampai pemerintah merasa telah memberikan pelayanan yang sama kepada semua orang, padahal pelayanan tersebut hanya mudah diakses oleh mereka yang kondisinya paling mudah.

KEBIJAKAN TIDAK BOLEH BERHENTI DI ATAS KERTAS

Pemerintah daerah dapat memiliki banyak program, regulasi, forum, data, bahkan anggaran untuk pembangunan inklusif.

Namun, semua itu belum cukup jika masyarakat difabel masih harus berulang kali menjelaskan kebutuhannya hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar.

Regulasi yang baik harus terlihat dalam praktik.

Perencanaan yang baik harus terasa sampai ke masyarakat.

Program yang disebut inklusif harus benar-benar dapat diakses.

Dan anggaran yang diklaim untuk kepentingan masyarakat harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Jangan sampai inklusi hanya menjadi bahasa dalam dokumen perencanaan, sementara dalam praktiknya masyarakat difabel masih berhadapan dengan pintu-pintu pelayanan yang sulit dibuka.

Ini bukan semata-mata persoalan fasilitas. Ini menyangkut cara pemerintah melihat warga negaranya.

Ketika seorang difabel tidak dapat mengakses sebuah layanan, pertanyaan yang seharusnya muncul bukan

“Mengapa dia tidak bisa mengikuti sistem?”

Tetapi:

“Mengapa sistem belum mampu mengakomodasi kebutuhannya?”

Perubahan cara berpikir inilah yang menjadi dasar pembangunan inklusif.

JANGAN SALAHKAN MASYARAKAT KETIKA SISTEMNYA YANG TIDAK INKLUSIF

Selama ini masyarakat difabel sering ditempatkan sebagai kelompok yang harus menyesuaikan diri.

Jika gedung tidak aksesibel, difabel yang dianggap memiliki keterbatasan.

Jika informasi tidak dapat diakses, difabel yang dianggap kurang memahami.

Jika program pemberdayaan tidak menjangkau mereka, mereka dianggap tidak aktif.

Jika sulit memperoleh pekerjaan, persoalannya seolah-olah berada pada kemampuan difabel.

Padahal, bisa jadi persoalannya bukan semata-mata pada individu.

Bisa jadi hambatan terbesar justru terdapat pada sistem.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengidentifikasi dan mengurangi hambatan tersebut.

Karena itu, pembangunan inklusif tidak cukup dengan memberikan bantuan sosial. Difabel membutuhkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, permodalan, transportasi, informasi, administrasi kependudukan, perlindungan sosial, serta ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Mereka tidak ingin terus-menerus menjadi objek program.

Mereka ingin menjadi subjek pembangunan.

PEMERINTAH HARUS BERANI MENGUKUR SIAPA YANG BELUM TERLAYANI

Ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya tidak hanya berdasarkan berapa banyak program yang dilaksanakan atau berapa banyak anggaran yang terserap.

Pemerintah juga harus berani menjawab pertanyaan yang lebih sulit:

Berapa banyak difabel yang belum mendapatkan pelayanan?

Berapa banyak yang belum memiliki pekerjaan?

Berapa banyak yang belum memperoleh perlindungan sosial?

Berapa banyak anak difabel yang masih menghadapi hambatan pendidikan?

Berapa banyak fasilitas publik yang benar-benar aksesibel?

Dan yang tidak kalah penting:

Apakah masyarakat difabel benar-benar dilibatkan ketika pemerintah menyusun kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka?

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut belum dapat dijawab dengan data yang jelas, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi.

Sebab keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya dihitung dari apa yang sudah dilakukan. Ia juga harus diukur dari siapa yang masih tertinggal.

KRITIK BUKAN BERARTI MEMUSUHI PEMERINTAH

Masyarakat sipil, termasuk organisasi difabel, tentu memiliki hak untuk mengkritik ketika menemukan kebijakan yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Kritik bukan berarti kebencian.

Kritik bukan berarti ingin menjatuhkan pemerintah.

Dan kritik bukan berarti menolak pembangunan.

Sebaliknya, kritik adalah bagian dari mekanisme kontrol sosial agar kebijakan publik tidak kehilangan hubungan dengan realitas masyarakat.

Ketika organisasi difabel menyampaikan persoalan yang ditemukan di lapangan, pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang menyampaikan kritik.

Yang jauh lebih penting adalah:

Apakah persoalan yang dikritik memang benar terjadi?

Jika benar, maka yang dibutuhkan bukan defensif, melainkan perbaikan.

Pemerintah dan masyarakat difabel seharusnya dapat duduk bersama. Pemerintah membawa kewenangan dan sumber daya, sementara masyarakat membawa pengalaman nyata di lapangan.

Keduanya tidak harus selalu sepakat.

Tetapi keduanya harus memiliki tujuan yang sama: memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal karena sistem yang seharusnya melayani mereka.

BELAJAR DARI RASULULLAH SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM

Kisah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika menegur Mu’adz bin Jabal mengandung satu pesan kepemimpinan yang sangat relevan hingga hari ini:

Jangan hanya melihat mereka yang mampu mengikuti langkah kita. Lihat pula mereka yang tertinggal di belakang.

Sebab seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada mereka yang kuat, cepat, sehat, dan mudah dilayani.

Pemimpin juga bertanggung jawab kepada mereka yang membutuhkan penyesuaian, pendampingan, aksesibilitas, dan perhatian lebih.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pesan itu seharusnya menjadi refleksi bersama.

Jangan membuat masyarakat terus-menerus mengejar sistem. Pemerintahlah yang harus memastikan sistem dapat menjangkau masyarakat.

Masyarakat difabel tidak meminta keistimewaan.

Mereka meminta kesetaraan.

Mereka tidak meminta pemerintah berjalan untuk mereka.

Mereka hanya meminta agar ketika pemerintah berjalan membangun daerah, jangan ada warga yang ditinggalkan di belakang.

Karena pada akhirnya, kualitas sebuah pemerintahan bukan hanya terlihat dari seberapa banyak pembangunan yang berhasil dilakukan.

Kualitas pemerintahan justru terlihat dari bagaimana ia memperlakukan mereka yang paling mudah tertinggal.

Dan jika masih ada warga yang tertinggal, maka pekerjaan pemerintah belum selesai.